KULONPROGO-DINKOPUKM. Pengawasan Koperasi yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan bisa memberikan perubahan serta peningkatan dalam pengeloaan Koperasi oleh Pengurus. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih banyak temuan yang harus ditindaklanjuti, baik yang memang secara aturan memang tidak dilakukan dan dilaksanakan, namun ada yang tidak dan belum dilakukan karena memang ketidak tahuan gerakan Koperasi.

Hal tersebut terungkap dalam pelaksanaan Pengawasan Koperasi oleh Tim Pengawas Koperasi dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo terhadap BMT Amanah yang beralamat di Pasar Kranggan, Banaran, Galur, Kulon Progo pada Kamis (7/12/2023). Hadir pada kegiatan tersebut dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo (yang dipimpin oleh Iffah Mufidati, SH., MM), Sutrisno Purwoto, S.IP, Delania Citra Dewi, SE dan Ana Suryaningtyas, SE, serta dari BMT Amanah hadir Pengurus, Pengawas dan Pengelola.

Pada kegiatan tersebut menggunakan metode yang sama dengan Pengawasan Koperasi di beberapa Koperasi yang telah mendapatkan pengawasan, yakni dengan menggunakan dasar PerMenKopUKM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi. Pada kegiatan tersebut dalam menggali informasi maupun memeriksa kelengkapan administrasi dan data keuangan juga menggunakan Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK).

Tim Pengawasan Koperasi menemukan berbagai permasalahan yang hampir sama dengan permasalahan yang ditemukan pada Koperasi lainnya, yang antara lain, belum secara optimalnya Pengurus dalam mengelola Koperasi. Selain juga peran Pengawas dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangannya belum dilakukan secara optimal.

Tim Pengawas Koperasi juga menemukan masih adanya keputusan dan kebijakan Koperasi yang belum dituangkan dalam peraturan khusus, sehingga masih sering mengalami kendala dalam pelayanan kepada anggota. Hal tersebut masih ditemukan secara umum di Koperasi lainnya juga, karena dirasa hala tersebut belummenjadikan sebuah kebutuhan yang harus dimiliki.

Dengan dilaksanakannya pengawasan secara terus menerus terhadap Koperasi bisa memberikan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan maupun kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Koperasi, dengan harapan setelah semuanya sesuai dengan ketentuan, Koperasi mampu memberikan pelayanan yang baik serta mampu memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan terhadap seluruh anggotanya maupun terhadap masyarakat.

Tim Pengawas Koperasi tentunya akan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setelah menjalankan tugasnya, agar mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Koperasi UKM yang selanjutnya harus ditindaklanjuti oleh Koperasi. Selanjutnya sesuai dengan aturan, dalam jangka waktu tiga bulan akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi tersebut, dengan harapan telah dilakukan oleh Koperasi.

Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo akan terus melaksanakan pengawasan Koperasi untuk mewujudkan Koperasi yang sehat, kuat, mandiri, dan akuntabel.